MWC 2022, Menkominfo Ungkap Tata Kelola Data Global

Hitekno.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate pada ajang Mobile World Congress atau MWC 2022, menjelaskan misi Indonesia dalam mendorong tata kelola data global pada  forum Digital Economy Working Group atau DEWG G20.

Menkominfo dalam gelaran MWC 2022 yang berlangsung di Barcelona tersebut menjelaskan pentingnya bagi sebuah negara memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai pelaksana ceoss border data flow dan free flow.

"Sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai prasyarat yang mendasari pelaksanaan cross border data flow and data free flow. Penggunaan aliran data lintas batas yang tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusi terhadap perekonomian dunia," beber Plate dalam sesi GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy, dikutip Kamis (3/3/2022).

Baca Juga: Menkominfo: Perangkat 4G dan 5G Wajib TKDN 35 Persen

Selama pandemi COVID-19 terlihat data khususnya di ruang digital memainkan peran penting dalam inovasi hingga pengembangan ekspansi bisnis serta solusi pemulihan akibat pandemi.

Johnny G.Plate menilai tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global, implementasi aliran data lintas batas memiliki tantangan tersendiri.

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital.

Baca Juga: Menkominfo Pastikan Data Pengguna eHAC yang Ada di PeduliLindungi Aman

"Selain itu, keamanan dan kedaulatan data setiap negara juga harus diperhatikan dengan penuh hormat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik," jelas Plate.

Dalam Presidensi G20 Indonesia diharapkan ada solusi tata kelola data yang memegang prinsip bahwa transfer data lintas negara wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku.

Dengan demikian, keabsahan kerjasama dan kolaborasi antarnegara tetap berjalan dengan baik dan terhindar dari perasaan yang tidak nyaman.

Baca Juga: Menkominfo: Masyarakat Jangan Ikut Sebar Konten Bom Bunuh Diri Makassar

"Untuk menjawab tantangan yang dimaksud, Indonesia menerapkan empat pilar dalam cross-border data flow and data free-flow with trust yakni lawfulness, fairness, transparency dan reciprocity," kata Plate.

Mengutip hasil studi Information ology and Innovation Foundation, Johnny G.Plate menjelaskan kepada para audiens dalam ajang MWC 2022 empat prinsip penerapan kebijakan data free flow with trust.

Ia dengan yakin mengatakan empat prinsip itu akan masuk dalam pembahasan isu prioritas di Digital Economy Working Group (DEWG) yang dipimpin Indonesia tahun ini.

Baca Juga: Menkominfo: 12.548 Desa di Indonesia Belum Terjangkau Jaringan 4G

"Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data yang dikumpulkan," katanya.

Kedua, setiap negara harus menerapkan mekanisme yang direvisi dan diperbarui untuk mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum.

Ketiga, negara harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan aliran data yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Terakhir rekomendasi yang keempat dalam laporan studi berjudul "Prinsip dan Kebijakan untuk Aliran Bebas Data dengan Kepercayaan" di 2021, Johnny menyatakan negara-negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital.

"Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini, untuk mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis," ungkapnya.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, Menteri Plate menyatakan inisiatif itu akan mempertimbangkan poin-poin kunci dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk Cross-Border Data Transfers yang dikembangkan oleh Presiden Italia sebelumnya.

Sebagai komitmen untuk mendorong agenda transformasi digital Indonesia, kebijakan arus lalu lintas data menjadi bagian dari fokus Pemerintah Indonesia untuk mencapai tata kelola data yang kuat.

"Saya ingin tekankan bahwa optimalisasi penggunaan data bagi pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas pembuatan regulasi tata kelola data," tegas Johnny G.Plate. (Suara.com/ Liberty Jemadu).