Tangapan Menkominfo Soal Dugaan Kebocoran Data 150 Juta Penduduk, Plate: Tanya BSSN

Hitekno.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan tangapan soal kasus dugaan kebocoran data 150 juta penduduk Indonesia yang diklaim berasal dari database KPU, ia menyarankan untuk lebih baik ditanyakan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menkominfo menyarankan untuk menghubungi BSSN yang membidangi keamanan siber. Menurut Johnny G Plate, hal tersebut bukan dibawah Kementrian Kominfo melainkan domain teknis BSSN.

"Sebaiknya ditanyakan ke BSSN yang membidangi cyber security," kata Johnny G Plate saat dikonfirmasi Suara.com via pesan singkat, Rabu (7/9/2022).

Baca Juga: KPU Bantah Kebocoran Data 150 Juta Penduduk Berasal dari Database Miliknya

Sebelumnya dalam rapat bersama Komisi I DPR, Plate mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019, justru teknis penanganan serangan siber merupakan kewenangan dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

"Dalam hal ini ingin kami sampaikan di bawah PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di Kementerian Kominfo.Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis dari Badan Siber Sandi Negara," tegas Menkominfo di DPR RI, Rabu (7/9/2022).

Dugaan Kebocoran Data Penduduk Indonesia dari Database KPU

Baca Juga: Hacker Bjorka Dapat Dukungan Begini, Netizen: Serang Terus Soalnya Kominfo Lagi Lucu-lucunya

Sebelumnya diberitakan sebanyak 150 juta data orang Indonesia diduga bocor. Insiden ini diduga berasal dari database Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kebocoran data ini disebar oleh Bjorka, hacker yang juga membobol 1,3 miliar nomor HP beberapa hari lalu. Data ini disebar di situs breached.to pada 6 September 2022 kemarin.

Deskripsi menuliskan kalau 105 juta data penduduk Indonesia itu memiliki ukuran hingga 20GB, yang diperkecil (compress) menjadi 4GB. Kebocoran data itu terjadi pada September 2022.

Baca Juga: Pedas, Begini Kritik DPR ke Menkominfo Terkait Kasus Penyerangan Hacker

Adapun kategori datanya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, hingga status disabilitas.

Bantahan KPU soal kebocoran data penduduk:

Kadiv Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos menyatakan pihaknya telah melakukan pengecekan isi data di situs internet tersebut. Hasilnya, ia membantah kalau data itu bersumber dari database KPU.

Baca Juga: Kominfo vs Hacker, Netizen Berikan Meme Sindiran Ini

"Sehubungan dengan beredarnya informasi tentang data yang kabarnya diperjualbelikan di publik. KPU sudah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di forum underground tersebut, dan menyatakan bahwa data tersebut bukan bersumber dari KPU," kata Betty dimuat Suara.com, Rabu (7/9/2022).

Untuk menindaklanjuti itu, Betty menyebut KPU akan bekerja sama dengan Kepolisian RI, khususnya Siber Polri, demi mengusut pelaku.

"Pengusutan dan penelusuran dilakukan baik dari sisi penjual ataupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019," lantang dia.

Lebih lanjut Betty mengklaim kalau data yang dikelola KPU dijaga dari sisi otentisitas, keamanan, dan kerahasiaannya.

"Data yang dikelola KPU adalah data yang dijaga dari sisi otentisitas, keamanan, dan kerahasiaannya, termasuk dalam hal ini data pemilih," jelasnya. (Suara.com/ Dicky Prastya).