Hitekno.com - TikTok memastikan bakal mempersulit politikus maupun simpatisannya untuk mencari dana dari platform.
Dilansir dari Suara.com, bahkan perusahaan asal Tiongkok itu akan tak segan untuk memblokir semua aktivitas penggalangan dana untuk para politikus.
President of Global Business Solutions TikTok, Blake Chandlee mengutarakan bahwa perusahaan bakal segera mematikan semua fitur iklan dan monetisasi TikTok.
Baca Juga: Cara Jualan di Shopee Lengkap dengan Tips sebelum Berdagang Online, Simak di Sini
Adapun fitur tersebut mencakup pemberian hadiah dan tip untuk politikus maupun partainya di platform. Bahkan akun pemerintah, politikus, dan partai politik harus mengajukan verifikasi centang biru.
“Dengan melarang penggalangan dana kampanye, membatasi akses ke fitur monetisasi, serta memverifikasi akun, kami bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pengguna yang membicarakan masalah kehidupan mereka sambil juga melindungi platform kreatif dan menghibur yang diinginkan komunitas kami," kata Chandlee, dikutip dari The Verge.
Dalam beberapa minggu ke depan, TikTok berharap dapat meluncurkan larangan penggalangan dana kampanye secara keseluruhan.
Baca Juga: Dukungan Software Mi A3 Usai, Duet Xiaomi dan Andorid One Tamat
Kebijakan ini akan melarang politikus dan partai menggunakan platform yang mengarahkan audiens ke situs web kampanye mereka demi memberikan sumbangan.
Juru bicara TikTok Jamie Favazza mengatakan kalau perusahaan berencana untuk menegakkan aturan baru ini lewat kombinasi teknologi dan moderator manusia.
“Kami akan bekerja sama dengan pemerintah, politikus, dan partai politik untuk memverifikasi akun mereka. Baik saat mereka mengajukan permintaan verifikasi, atau jika kami mengidentifikasi akun yang kami yakini milik pemerintah, politikus, dan partai politik. Kami akan mengkonfirmasi keaslian akun tersebut,” kata Favazza.
Baca Juga: Siap-Siap, Trailer Baru Anime Bleach Sudah Diluncurkan, Ini Jadwal Tayang Episode Barunya
Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif integritas pemilu TikTok yang lebih luas untuk tahun ini. Agustus lalu, perusahaan menguraikan rencananya untuk mengatasi ancaman misinformasi pemilu yang berbahaya.
Mereka menekankan kebijakan yang melarang influencer dibayar untuk memposting konten politik.
TikTok sendiri telah melarang iklan politik sejak 2019 karena konten bermuatan politik terus membanjiri platform.
Terlebih basis pengguna TikTok cenderung berusia lebih muda ketimbang media sosial lainnya. Hal itu menjadikan TikTok sebagai platform utama bagi kandidat yang mencari dukungan dari kalangan pemilih muda.
Suara.com/Dicky Prastya