Hitekno.com - Para profesional IT Korea Utara menggunakan platform freelance untuk mendapatkan uang yang digunakan pemerintah otoriter negara itu untuk mendanai pengembangan rudal dan senjata nuklir.
Dilansir dari The Register, hal di atas dikemukakan oleh pemerintah Korea Selatan.
Terkait hal ini, Seoul ingin platform freelancer tersebut agar memberlakukan pemeriksaan yang lebih ketat untuk membatasi aktivitas musuhnya.
Baca Juga: Ogah ke EVOS Legends, OMEGA Kelra Ungkap Keinginan Gabung 4 Tim Indonesia Ini
Dinas intelijen Korea Selatan, polisi nasional, dan lima kementerian menerbitkan peringatan tentang taktik Korea Utara (DPRK) yang dibuka sebagai berikut:
"Pekerja IT DPRK berlokasi di seluruh dunia, mengaburkan kebangsaan dan identitas mereka. Mereka menghasilkan ratusan juta dolar per tahun dengan terlibat dalam berbagai pekerjaan pengembangan TI, termasuk platform kerja lepas (situs web/aplikasi) dan pengembangan cryptocurrency."
Pekerjaan nyata para pekerja itu, tegas peringatan itu, adalah "mendapatkan mata uang asing dan membiayai program nuklir dan rudal untuk rezim."
Untuk menyembunyikan asal dan tujuan mereka, pekerja IT Korea Utara memalsukan identitas palsu.
"Mereka secara ilegal mengumpulkan SIM dan kartu identitas orang asing dan mengganti foto pada dokumen identifikasi dengan milik mereka sendiri menggunakan Photoshop," kata penasihat itu.
Mereka juga menggunakan layanan pihak ketiga, yang membuat dan memelihara akun di platform kerja lepas.
Baca Juga: Genshin Impact 3.3: Ini 8 Tips Genius Invokation TCG yang Wajib Kamu Tahu
Agen DPRK menempatkan identitas tersebut untuk bekerja sebagai proxy untuk menyembunyikan identitas asli mereka.
Kandidat palsu seperti itu sering lebih suka bertemu calon pemberi kerja dalam sesi obrolan suara atau teks daripada rapat video.
Jika pemberi kerja bersikeras pada video, mereka mungkin beralasan ada masalah teknis membuatnya tidak mungkin, sehingga percakapan hanya suara tetap menjadi pilihan.
Pengusaha yang bersikeras pada wawancara video dapat melihat proxy yang membuat akun di platform freelance, bukan kandidat.
"Terkadang, bahkan ketika perusahaan melakukan wawancara video nyata, pekerja TI DPRK akan mengakses komputer pemilik akun proxy dari jarak jauh dan mendemonstrasikan pemrograman sendiri," jelas peringatan itu.