Dituduh Sadap Pengguna, Bos TikTok Diundang ke Sidang DPR Amerika Serikat

Hitekno.com - Bos TikTok akan menuturkan kesaksiannya di Capitol Hill karena semakin banyak anggota parlemen Amerika Serikat menyerukan agar aplikasi populer milik China itu dilarang karena masalah keamanan nasional.

Dilansir dari New York Post, CEO Shou Zi Chew akan menghadapi pertanyaan dari anggota Komite Energi dan Perdagangan DPR tentang "praktik privasi konsumen dan keamanan data TikTok, dampak platform terhadap anak-anak, dan hubungan mereka dengan Partai Komunis Tiongkok," demikian menurut rilis pada hari Senin (30/1/2023).

Sidang 23 Maret akan menandai pertama kalinya Chew bersaksi di Capitol Hill.

Baca Juga: Konten Kreator Berkembang Pesat, Sandiaga Uno Resmikan House of TikTokers

"TikTok milik ByteDance secara sadar telah memungkinkan kemampuan Partai Komunis China untuk mengakses data pengguna Amerika," kata ketua komite Cathy McMorris Rodgers (R-WA) dalam sebuah pernyataan.

"Orang Amerika berhak tahu bagaimana tindakan ini memengaruhi privasi dan keamanan data mereka, serta tindakan apa yang diambil TikTok untuk menjaga anak-anak kita aman dari bahaya online dan offline," tambah Rodgers.

TikTok mengkonfirmasi bahwa Chew akan bersaksi, tetapi membalas karakterisasi Rodgers tentang bisnisnya.

Baca Juga: Media Barat Mengklaim TikTok Punya Fitur untuk Bikin Konten Jadi Viral secara Instan

Perusahaan telah lama menyangkal bahwa karyawan ByteDance dapat mengakses data AS, meskipun ada beberapa laporan yang bertentangan.

"Tidak ada kebenaran atas klaim Rep McMorris Rodgers bahwa TikTok telah membuat data pengguna AS tersedia untuk Partai Komunis China," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

"Partai Komunis China tidak memiliki kendali langsung maupun tidak langsung atas ByteDance atau TikTok."

Baca Juga: Barat vs TikTok: Kini Giliran Eropa yang Mengancam dengan Aturan Baru

"Kami menyambut baik kesempatan untuk meluruskan tentang TikTok, ByteDance, dan komitmen yang kami buat untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan nasional AS di hadapan Komite Energi dan Perdagangan DPR," tambah perusahaan itu.