Hitekno.com - Ramainya perbincangan terkait TikToker, Awbimax yang viral di media sosial, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD akhirnya turut angkat bicara soal hal ini.
Mahfud MD menyatakan bahwa Awbimax atau Bima Yudho Saputro mempunyai hak konstitusional untuk menyampaikan kritik. Menurut Mahfud MD, Bupati Lampung memiliki kewajiban moral untuk menerima kritikan dari warganya. Tidak seharusnya seorang bupati seolah anti kritik.
"Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu hanya kritik bukan laporan aparat penegak hukum," kata Mahfud MD dilansir dari kanal YouTube R66 Newlitics, Minggu (16/4/2023).
Baca Juga: Battle Spell Paling Cocok untuk Fredrinn Jungler, Efek Taunt Makin Pedih Kalau Pakai Ini
Dibeberkan oleh Menko Polhukam ini, sebenarnya banyak bupati maupun gubenur lainnya di Indonesia yang mau mulai terbuka menerima kritikan.
"Tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung kalau dikritik lalu yang ngritik. Banyak loh sebenarnya bupati, gubenur sekarang yang terbuka kalau ada orang kayak Bima. 'Buktikan, saya minta bukti, bantu saya'," sambungnya.
Baca Juga: Google Rilis Android 14 Beta 1 dengan Fitur Baru yang Menarik
Mahfud MD akan melakukan pengecekan apabila aparat penegak hukum ikut andil dalam mengintervensi keluarga Bima. Seperti diketahui Bima mengungkapkan kalau orangtuanya mendapat intervensi dari bupati dan gubenur hingga pihak kepolisian Lampung.
Mahfud MD berjanji akan melakukan pendalaman terkait kritik Bima terhadap kemajuan Provinsi Lampung justru mendapat intervensi dari sejumlah pihak.
"Iya ini kan baru 14 April kan hari ini. Berarti saya hari Senin bisa melakukan pendalaman terhadap. Tentu saya tidak bisa diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan soal itu ya," terang Mahfud MD.
Baca Juga: Samsung Galaxy S24 Ultra Bawa Jumlah Kamera yang Lebih Sedikit, Tidak Ada Lensa Telefoto?