Hitekno.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengungkapkan konsep naturalisasi sungai. Namun ternyata, menurut Dosen dan peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB), konsep ini tak cocok di Jakarta.
Dosen dan peneliti ITB, Ahmad Mukhlis Firdaus tidak merekomendasikan konsep naturalisasi sungai seperti yang diusung Anies Baswedan untuk Jakarta.
Pasalnya, peneliti ITB ini menyebutkan kalau karakteristik Jakarta yang padat tidak sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Anies.
Baca Juga: Anies Baswedan Jadi Gubernur Terbodoh di Google? Ini Fakta Sebenarnya
Konsep naturalisasi sungai versi Anies dapat disebut seperti rencana flood alleviation di Oxford, menurut Firdaus. Hal ini disampaikannya dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @amflife, yang diunggah pada Minggu (5/1/2020).
"Kalau merujuk dari naturalisasi yang dijelaskan, yaitu memanfaatkan sempadan sungai sebagai kolam retensi sementara, mungkin maskudnya adalah seperti rencana flood alleviation di Oxford ini," kata Firdaus yang memperlihatkan contoh peta flood alleviation seperti dikutip Suara.com, Senin (6/1/2020).
Dalam peta berikut ini bisa dilihat, garis biru adalah sungai ketika kondisi normal, sementara bagian kuning adalah daerah yang akan tergenang ketika banjir (stage 2). Kemudian garis merah adalah batasan stage 3.
Baca Juga: Bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, Gojek Tanggap Darurat Banjir
Menurut Firdaus rencana penanganan banjir dengan konsep seperti itu sulit dilakukan pada sungai-sungai di Jakarta.
"Kalau menurut pendapat saya sulit meskipun masih mungkin. Kenapa? Karena Jakarta sudah sangat padat. Sehingga sulit untuk mendapatkan lahan yang cukup yang bisa digunakan sebagai daerah tampungan," ucapnya.
Pada umumnya, daerah di sepanjang sungai di Jakarta kebanyakan adalah pemukiman atau perkantoran. Sementara untuk melakukan naturalisasi diperlukan pembebasan lahan besar-besaran dan itu tidak mudah.
Baca Juga: Digunakan di Berbagai Negara, Deretan Teknologi Ini Bisa Cegah Banjir
"Sependek pengetahuan saya, konsep pengendalian banjir dengan naturalisasi ini tidak direkomendasikan untuk daerah-daerah dengan penduduk padat. Karena pembebasan lahan akan sangat sulit sekali," tutur Firdaus.
Ia menambahkan, "Pak Anies sudah menyatakan tidak akan melakukan penggusuran. Lalu bagaimana membebaskan lahan?"
Pria yang sempat menjadi narasumber di Suku Dinas Tata Air PU DKI Jakarta ini menyarankan Anies Baswedan agar meningkatkan anggaran untuk pengendalian banjir di APBD.
Baca Juga: Jadi Solusi Banjir, Teknologi Gorong-gorong Raksasa Ini Malah Ditolak Anies
Sebab jika ingin tetap memakai cara naturalisasi maka harus butuh banyak dana untuk membebaskan lahan yang harganya sangat mahal.
Itulah penjelasan peneliti ITB kenapa konsep naturalisasi sungai yang digadang-gadang Anies Baswedan tak cocok untuk di Jakarta. (Suara.com/ Rifan Aditya).